KALIMANTAN BARAT — Polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat terus menjadi perhatian publik. Dugaan adanya gangguan teknis pada perangkat audio yang digunakan dewan juri disebut menjadi salah satu penyebab munculnya kontroversi dalam perlombaan tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indahmawan Alkadrie, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, speaker yang mengarah ke meja dewan juri mengalami kendala teknis saat perlombaan berlangsung.
Akibat gangguan tersebut, jawaban peserta disebut tidak terdengar secara jelas oleh dewan juri. Padahal, suara peserta justru terdengar cukup jelas oleh penonton yang hadir maupun melalui siaran langsung YouTube kegiatan tersebut.
“Informasi yang kami terima memang ada kendala pada perangkat audio di meja juri, sehingga beberapa jawaban peserta tidak terdengar maksimal,” ujarnya.
Polemik ini mencuat setelah video protes dari tim SMAN 1 Pontianak viral di media sosial. Dalam video tersebut, para peserta mempertanyakan keputusan dewan juri yang menyatakan jawaban mereka salah dengan alasan artikulasi kurang jelas.
Namun, sejumlah warganet menilai substansi jawaban yang disampaikan peserta sebenarnya memiliki makna serupa dengan jawaban peserta lain yang dinyatakan benar oleh dewan juri.
Sorotan juga datang dari Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson Azroi. Ia menilai kegiatan berskala nasional semestinya sudah didukung sistem rekam digital yang memadai guna menghindari sengketa penilaian sekaligus menjaga transparansi selama perlombaan berlangsung.
Menurutnya, keberadaan rekaman audio maupun video dapat menjadi bahan evaluasi apabila terjadi perbedaan penilaian di lapangan.
Kini polemik LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Kalbar tidak hanya menjadi perhatian dunia pendidikan, tetapi juga ramai diperbincangkan masyarakat di berbagai platform media sosial. Banyak pihak berharap panitia penyelenggara dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar polemik tidak semakin meluas dan kepercayaan publik terhadap ajang pendidikan tetap terjaga. (*)