Depdagri Ingatkan Pentingnya Disiplin Pengawasan Harga sebagai Tanggung Jawab Pemerintah

Jakarta-Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan pentingnya disiplin pengawasan harga bahan pokok sebagai tanggung jawab utama pemerintah demi melindungi daya beli masyarakat, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

 

“Belum masuk Ramadan, harga sudah naik. Nah ini menjadi tantangan bagi kita semua,” tegasnya saat membuka Rakor Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

 

Menurut Tomsi, setiap kenaikan harga, sekecil apa pun, harus segera ditindaklanjuti secara serius karena berpotensi menjadi lonjakan besar jika tidak segera direspons dengan pengawasan yang memadai.

 

“Begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi, segera dalami, kenapa naik,” ingatnya.

 

Ia juga menyoroti anomali harga di daerah produsen. Menurutnya, kenaikan harga di wilayah penghasil komoditas justru perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terjadi penyimpangan dalam rantai pasok.

 

“Daerah-daerah penghasil cabai malah naik. Ini kan harus jelas, kenapa daerah penghasil cabai justru mengalami kenaikan harga, padahal stoknya melimpah,” ujarnya.

 

Untuk itu, Tomsi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan.

 

Menurutnya, pengendalian inflasi tidak boleh berhenti di ruang rapat, tetapi harus diwujudkan melalui pemantauan nyata di pasar dan jalur distribusi.

 

Tomsi juga mengingatkan aparatur agar tidak menilai kenaikan harga dari sudut pandang pribadi, melainkan dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

 

Dengan disiplin, kemauan keras, dan pengawasan yang berkelanjutan, Tomsi berharap pemerintah mampu menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi kesejahteraan rakyat.

 

Dalam rakor tersebut, Pemerintah Kota Lubuk Linggau dihadiri langsung Wakil Wali Kota,vH Rustam Effendi, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Wiwin Eka Saputra, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H Emra Endi Kusuma, Kabag Perekonomian dan SDA, Yulia Efrina, serta perwakilan OPD terkait. (Riki)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *